Berkembangnya teknologi digital telah mendorong peningkatan bisnis startup di Indonesia. Sayangnya, tak sedikit bisnis jenis ini yang terpaksa gulung tikar sebelum berkembang. Salah satu alasannya adalah minimnya pengetahuan legalitas bisnis yang membuat mereka terjerat permasalahan hukum bisnis.
Maka dari itu, salah satu cara terbaik menanggulanginya adalah dengan mengidentifikasi potensi masalah lebih awal. Di bawah ini merupakan beberapa masalah legal atau hukum yang kerap menghantui bisnis startup.
Struktur Bisnis
Struktur bisnis adalah pijakan dalam membangun sebuah bisnis. Struktur bisnis yang salah dapat mengakibatkan konsekuensi pajak dan permasalahan hukum bisnis yang serius. Struktur bisnis termasuk kepemilikan tunggal, kemitraan, dan lainnya.
Kepemilikan tunggal misalnya akan membuat pemilik bisnis startup rentan terhadap tanggung jawab pribadi. Struktur bisnis memang dapat diubah di kemudian hari, namun tetap harus diatur dengan benar sejak awal.
Izin Usaha
Satu hal lain yang sering diabaikan para pendiri startup adalah izin usaha. Setelah memutuskan struktur bisnis yang tepat, sudah sepatutnya Anda perlu mengurus izin usaha sesuai dengan bidang usaha yang ingin dijalankan.
Dengan memiliki izin usaha, berarti bisnis startup Anda telah dianggap legal dan mendapatkan perlindungan dari pihak terkait. Ini akan memberikan Anda rasa aman dan nyaman dalam mengembangkan bisnis.
Perpajakan
Permasalahan hukum bisnis startup lain yang banyak terjadi adalah masalah perpajakan. Meskipun bergerak dalam bidang digital, bisnis startup juga wajib membuat NPWP perusahaan. Nantinya, NPWP yang dimiliki juga menjadi syarat pengurusan dokumen penting lain seperti SIUP dan TDP. Jika sudah memiliki NPWP, Anda juga wajib mengelola dan melaporkan pajak dengan cermat.
Perjanjian Dengan Karyawan dan Mitra Bisnis
Salah satu permasalahan hukum bisnis yang paling umum adalah soal perjanjian antara perusahaan dengan karyawannya. Khususnya dalam hal pemutusan hubungan kerja yang salah. Kontrak karyawan menjadi hal yang sangat penting, begitu pula dengan perjanjian kemitraan.
Kontrak karyawan harus memberikan penjelasan yang detail tentang hak, peran, tugas, gaji, tunjangan, asuransi dan tanggal kontrak. Kontrak tersebut juga harus sejalan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.
Hak Cipta, Paten, dan Merek Dagang
Pengembangan produk baru harus melalui riset yang teliti dan cermat untuk setiap paten atau hak cipta yang ada. Di dunia ini, banyak perusahaan yang dengan sabar menunggu seseorang untuk melanggar paten mereka. Jika itu terjadi pada Anda, mereka akan dengan senang hati meladeni Anda dalam pertempuran hukum.
Jenis pertempuran hukum ini bisa berlangsung selama bertahun-tahun, yang tentu akan menghabiskan banyak waktu dan biaya. Selain itu, merek dagang berkaitan dengan nama bisnis atau produk yang sudah dimiliki. Maka, sebelum meluncurkan bisnis atau produk, pastikan untuk melakukan riset yang cermat karena kesalahan kecil pun bisa berakibat fatal.
Kepemilikan
Banyak startupyang didirikan hanya dengan modal kepercayaan. Biasanya permasalahan hukum bisnis akan muncul ketika startup mulai berkembang. Ketika itu terjadi akan timbul sengketa karena ketidakjelasan pembagian kepemilikan.
Padahal, dalam sebuah perusahaan, perjanjian antar para pemegang saham adalah hal yang amat penting. Ini berfungsi untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing pemegang saham, dan juga ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan kepemilikan usaha.
Nah, untuk meminimalisir permasalahan hukum bisnis, sebelum memulai sebuah startup usahakan untuk selalu berkonsultasi dengan profesional di bidang hukum. Simanjuntak and Partners yang telah berpengalaman akan membantu Anda mengeliminasi potensi masalah hukum untuk bisnis Anda. Jangan lupa follow @simanjuntaklaw di Instagram untuk info menarik lainnya.
Leave a Reply