Ketika merintis sebuah usaha, hal yang pertama kali terlintas di benak semua orang adalah meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, banyak perusahaan startup yang melakukan inovasi besar-besaran. Padahal di samping hal tersebut, ada juga yang perlu diperhatikan misalnya jenis-jenis legalitas bisnis.
Apabila hal seperti ini dilewatkan, maka besar kemungkinan inovasi yang telah diciptakan suatu perusahaan startup ditiru perusahaan lain. Ini terjadi karena legalitas perusahaan tidak ditangani dengan baik.
Perlu diingat bahwa segala sesuatu bentuk legalitas itu dilakukan untuk mendapatkan perlindungan hukum. Selain itu dengan legalitas, sebuah perusahaan startup memungkinkan untuk melakukan pinjaman modal dan meningkatkan kredibilitas perusahaan.
Sebenarnya, terdapat beberapa jenis-jenis legalitas bisnis yang harus dipenuhi perusahaan startup terutama di Indonesia. Berikut merupakan beberapa dokumen yang harus dipenuhi.
Akta Pendirian Usaha
Jenis dokumen legalitas ini merupakan sebuah dokumen yang dibuat oleh notaris. Dokumen ini berisi nama badan usaha, modal, jenis, tempat kedudukan, susunan pengurus dan hak serta kewajiban pihak dalam bidang usaha.
Akta pendirian usaha menjadi salah satu dokumen yang harus terlebih dahulu diselesaikan. Karena dengan adanya dokumen ini, identitas perusahaan terutama ketika membangun startup menjadi diakui dan tercatat.
NPWP Badan Usaha
Pajak merupakan pungutan wajib yang harus dibayarkan oleh seluruh penduduk Indonesia. Terdapat banyak jenis pajak mulai dari pajak penghasilan, pajak bangunan, kendaraan, dan masih banyak lagi. Ketika merintis startup tentu saja perusahaan akan dikenakan pajak.
NPWP merupakan dokumen yang merangkum seluruh urusan pajak seperti perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Sehingga dokumen ini seringkali menjadi persyaratan ketika perusahaan ingin mengajukan dokumen legalitas lainnya.
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
Ketika menyelenggarakan suatu acara, tentu saja diperlukan adanya izin dari pemerintah daerah. Tidak hanya acara temporer berskala besar, pembangunan perusahaan juga perlu adanya izin daerah.
Meskipun skala bisnis startup belum terlalu besar, pengusaha dapat mengajukan SIUP. Hal ini sehubungan dengan adanya kebijakan baru mengenai pengurusan SIUP yang didasarkan pada domisili perusahaan. Peraturan ini dinyatakan langsung dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 4/M-DAG/PER/9/2009 yang cakupannya perdagangan barang dan jasa.
Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)
SKDP merupakan surat yang menyatakan lokasi perusahaan yang sesuai dengan alamat yang tercatat pada surat. Pengurusan surat ini seringkali berbeda tergantung dengan peraturan masing-masing daerah.
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Tanda Daftar Perusahaan seperti namanya merupakan dokumen yang menyatakan suatu perusahaan startup telah melakukan pendaftaran perusahaan secara sah. Pengurusan jenis dokumen ini dapat dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS) setelah surat akta pendirian.
Merek Dagang
Hal satu ini menjadi salah satu komponen paling penting dalam usaha untuk memberikan identitas perusahaan. Merk dagang harus dilindungi secara hukum agar memudahkan saat melakukan pendaftaran HAKI dan menghindari penyalahgunaan.
Sekian informasi mengenai jenis-jenis legalitas bisnis yang perlu diketahui sebelum memulai bisnis. Membuat perusahaan legal dapat mendatangkan berbagai keuntungan. Oleh karena itu, pastikan untuk mengurus legalitas perusahaan. Dapatkan informasi lainnya mengenai perlindungan hukum, pembajakan, perundang-undangan dan konsultasi hukum di sini.
Leave a Reply