S&P Law Office is a leading law firm based in Jakarta, Indonesia. We are committed to helping our clients navigate complex legal challenges with a practical and professional approach. As a law firm in Jakarta, we prioritize integrity, expertise, and a personalized approach in every case.
We provide legal services in various fields, including business law, litigation, financial law, and corporate law. With deep experience across sectors, S&P Law Office is the top choice for clients seeking a reliable law firm in Jakarta.
We are committed to value the relationship between clients and lawyers, by providing comfortable environment in order to maximize the legal arrangements and strategies to achieve the clients goal.
S&P Law Office is dedicated to building long-term relationships with our clients. We understand that every case is unique, which is why we tailor our legal strategies to meet the specific needs of each client. As a law firm in Jakarta, we are ready to help you achieve the best outcomes in your legal matters.
Pengadaan barang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk program digitalisasi pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya oleh Kemendikbudristek, secara prinsip diarahkan untuk mendukung Produk Dalam Negeri (PDN). Dukungan terhadap PDN ini tidak hanya menjadi bagian dari kebijakan sektoral di bidang pendidikan, tetapi juga merupakan implementasi nyata dari strategi nasional untuk…
Pada tahun 2021, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melaksanakan pengadaan laptop secara masif dengan menggunakan metode e-purchasing melalui platform resmi pemerintah, yaitu e-Katalog. Pilihan metode e-purchasing ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden…
Pengadaan barang/jasa oleh pemerintah merupakan kegiatan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam konteks ini, setiap kegiatan pengadaan wajib mengacu pada prinsip-prinsip yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46…
