Royalti lagu sering kali menjadi topik yang membingungkan, terutama bagi pelaku usaha yang menggunakan musik dalam kegiatan komersial mereka. Padahal, berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021, penggunaan lagu untuk kepentingan komersial wajib disertai dengan pembayaran royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).
Lagu merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi penuh oleh hukum, termasuk hak ekonomi penciptanya. Dalam konteks komersial, siapa pun yang menggunakan musik—misalnya di kafe, restoran, hotel, karaoke, seminar, bioskop, hingga nada tunggu telepon—harus membayar royalti sebagai bentuk penghormatan dan perlindungan atas hak eksklusif pencipta.
Pemerintah telah mengatur secara rinci melalui PP 56/2021 bahwa bentuk layanan publik komersial ini melibatkan berbagai sektor. Bahkan, Mahkamah Agung pun telah menegaskan dalam beberapa putusan bahwa penggunaan musik tanpa izin dalam ruang publik bersifat komersial adalah pelanggaran hukum, dan pelakunya dapat dikenai sanksi ganti rugi.
Yang menarik, pembayaran royalti tidak dibebankan kepada konsumen atau pengguna akhir, melainkan kepada pihak penyelenggara atau pelaku usaha yang memanfaatkan musik untuk tujuan bisnis. Hal ini penting diketahui agar tidak terjadi pelanggaran hak cipta yang merugikan kedua belah pihak.
📌 Ingin tahu lebih lengkap siapa yang wajib bayar royalti dan bagaimana mekanismenya?
👉 Baca selengkapnya di artikel Klinik Hukum Hukumonline melalui link berikut.
“Siapa yang Wajib Membayar Royalti Lagu?”
Segera konsultasikan kebutuhan bisnis dan masalah hukum anda bersama tim profesional S&P Law langsung via WhatsApp di +62 822‑1188‑8235. Tim kami siap membantu kebutuhan hukum Anda.
