Penipuan Sebagai Alasan dalam Pembatalan Perjanjian

Di dalam hukum, ada kemungkinan untuk meminta pembatalan suatu persetujuan atau perjanjian jika terdapat unsur tipu muslihat. Namun, penting untuk ...

Mengenal Syarat Sah Perjanjian dan Konsekuensinya…

Pada hakikatnya, manusia itu merupakan mahluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Dalam berinteraksi satu sama lain, manusia acap kali membuat su...

Prosedur dan Persyaratan Perizinan Pengelolaan Limbah…

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha Dan Persetujuan Pemerintah di Bid...

Peraturan PPNS di Bidang Kekayaan Intelektual Tahun…

Dalam perkembangannya, untuk membuat sebuah landasan hukum bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (“PPNS”) untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya d...

Penyelenggara dan Pengguna LAPMN Menurut Pengaturan…

Dalam upaya untuk meningkatkan praktik customer due diligence dan enhanced due diligence (secara bersama-sama disebut "Due Diligence") terkait pemb...

Pembatalan Perjanjian Berdasarkan Klausul Perjanjian

Mengakhiri perjanjian secara sepihak tanpa alasan yang sah adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum. Prinsip ini sudah menjadi landasan tetap...

Peraturan Pemerintah Terbaru Soal Penerapan GCG untuk…

Apa Itu Good Corporate Governance Dilansir dari Situs Bank Mandiri, Good Corporate Governance (“GCG”) adalah prinsip-prinsip yang diterapkan oleh ...

Pemberian Hak Nafkah Terhadap Anak Oleh Ayah Menurut…

Dengan mengikatkan diri dalam status perkawinan, hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi sah di mata agama dan negara. Status sang laki-lak...

Revolusi Penyelesaian Sengketa di Era Digital dengan…

Saat ini, Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan kebijakan yang disebut dengan Mediasi Elektronik. Tujuannya yaitu untuk penyelesaian masalah sengk...

Ketidakabsahan Surat Kuasa Mutlak dalam Transaksi…

Pengertian Surat Kuasa Mutlak Dalam dunia hukum, terdapat beberapa jenis dari Surat Kuasa, di mana salah satunya adalah Surat Kuasa Mutlak. Kuasa ...

Mengenal Sertipikat-elektronik untuk Keamanan dan…

Pada tahun 2023, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan...

MENGURAI TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN PIHAK KETIGA:…

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, mene...