Pemerintah telah mengatur pengupahan dari masing-masing daerah atau kota melalui Peraturan Pemerintah (“PP”) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan yang ditetapkan dan berlaku sejak tanggal 10 November 2023. PP ini merupakan perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Perubahan ini mencakup beberapa ketentuan, antara lain mengenai formula penghitungan Upah Minimum, penetapan dan pemberlakuan Upah Minimum, serta penguatan peran dewan pengupahan di daerah. PP ini juga menetapkan kebijakan penetapan Upah Minimum oleh gubernur setiap tahun dan kebijakan penyusunan dan penerapan struktur dan skala Upah di Perusahaan.
Selain itu, PP ini bertujuan untuk memberikan penghargaan bagi pekerja/buruh atas kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi, menjaga daya beli pekerja/buruh, memberikan kepastian kenaikan Upah Minimum bagi perusahaan, dan mewujudkan iklim usaha yang kompetitif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan PP 51/2023, Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2024 telah resmi ditetapkan sebesar Rp 5.067.381 per bulan. Kenaikan ini mencapai 3,38% dari UMP DKI Jakarta tahun 2023. Penetapan jumlah ini mempertimbangkan faktor inflasi DKI Jakarta, pertumbuhan ekonomi daerah, dan indeks tertentu (α) yang disetujui sebesar 0,31. UMP baru ini berlaku untuk semua pekerja, termasuk mereka yang telah bekerja di perusahaan dengan masa kerja kurang dari setahun.
UMP DKI Jakarta untuk tahun 2024 telah ditetapkan sebesar Rp 5.067.381 per bulan, naik sekitar 3,38% dari UMP DKI Jakarta tahun 2023 di mana sebelumnya UMP DKI Jakarta tahun 2023 telah ditetapkan sebesar Rp 4.901.789 per bulan.
Untuk melihat perkembangan UMP DKI Jakarta secara lebih menyeluruh, kami sajikan tabel UMP DKI Jakarta selama satu dekade terakhir:
Perusahaan diwajibkan menerapkan skala dan struktur pengupahan yang memadai, dengan kemampuan dan produktivitas perusahaan sebagai pedoman. Upah yang dibayarkan tidak boleh lebih rendah dari UMP yang ditetapkan, dan pekerja yang awalnya menerima upah di atas UMP tidak boleh mengalami pemotongan. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang.
Kebijakan peningkatan kesejahteraan pekerja juga diatur melalui KepGub DKI 818/2023. Program tersebut mencakup Bantuan Layanan Transportasi, Ketentuan Pangan dengan Harga Murah, dan Biaya Personal Pendidikan. Untuk rincian lebih lanjut, Peraturan Gubernur yang spesifik telah diterbitkan, termasuk Pergub No. 160 Tahun 2016, Pergub No. 28 Tahun 2022, dan Pergub No. 110 Tahun 2021.
Bantuan tersebut dapat diberikan kepada pekerja dengan KTP DKI Jakarta dan berpenghasilan maksimal Rp 5.827.488,15. Program ini mencakup penerimaan Bantuan Layanan Transportasi, Pangan dengan Harga Murah, dan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan, dengan persyaratan khusus untuk memastikan penerima manfaat yang tepat. ***
Disclaimer
Seluruh isi data dan informasi dalam Legal Brief ini merupakan kompilasi dari sumber-sumber terpercaya. Legal Brief ini tidak dimaksudkan dan tidak seharusnya dianggap sebagai nasihat atau opini hukum. Tidak disarankan mengambil tindakan berdasarkan informasi yang ada pada layanan ini tanpa mencari layanan profesional terlebih dahulu.
Dasar Hukum
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Penutup
Jika Anda memiliki pertanyaan atau memerlukan lebih lanjut konsultasi mengenai Legal Brief ini, silakan menghubungi kami di:
- Timoty Ezra Simanjuntak, S.H., M.H., IPC., CPM., CRA., CLA., CCCS. – Managing Partner – ezra@splawoffice.co.id
- Ahmad Zaim Yunus, S.H. – Associate – info.simanjuntakandpartners@gmail.com
