Kontrak pemerintah memiliki karakteristik unik karena melibatkan unsur hukum publik dan hukum privat, membedakannya dari kontrak bisnis konvensional. Untuk memahami kontrak pemerintah, kita perlu merinci beberapa jenis perjanjian yang mungkin terlibat, seperti Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah (PBMN/D), dan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga (KSPDPK).

Dasar hukum untuk kontrak pemerintah bervariasi tergantung pada jenis perjanjian tersebut. Sebagai contoh, aturan yang mengatur PBJ dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sementara itu, peraturan sektor khusus atau undang-undang tertentu dapat mengatur KPBU.

Unsur hukum publik melekat pada setiap tindakan pemerintah sebagai badan hukum publik. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap kontrak pemerintah melibatkan dua dimensi utama: administrasi dan pidana. Penegakan hukum administrasi berfokus pada penyelesaian sengketa melalui lembaga administrasi terkait atau pengadilan administrasi. Di sini, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan keluhan terkait pelaksanaan kontrak, dengan tujuan menyelesaikan sengketa sesuai aturan administratif dan hukum.

Sementara itu, dimensi pidana muncul ketika pelanggaran kontrak pemerintah melibatkan unsur-unsur penipuan, korupsi, atau tindakan pidana lainnya. Proses penyelidikan oleh penegak hukum dapat terjadi, dan jika terbukti, dapat mengakibatkan tindakan hukum pidana terhadap pihak yang terlibat. Pemahaman mendalam terhadap dasar hukum ini memberikan landasan bagi pelaksanaan kontrak pemerintah yang sesuai dan penegakan hukum yang efektif dalam konteks hukum publik dan privat.

Unsur Kontrak

Kontrak pemerintah adalah perjanjian hukum yang melibatkan badan pemerintah sebagai salah satu pihak yang terlibat. Kontrak ini memiliki ciri khas karena melibatkan unsur hukum publik dan privat. Dalam kontrak pemerintah, salah satu pihak yang terlibat adalah lembaga pemerintah, seperti pemerintah pusat, daerah, atau lembaga pemerintah lainnya.

Contoh kasus kontrak pemerintah mencakup berbagai jenis perjanjian, di antaranya:

1. Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ): Kontrak untuk membeli barang atau jasa tertentu oleh pemerintah, seperti pengadaan peralatan kesehatan, infrastruktur, atau jasa konsultansi.
2. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU): Kontrak yang melibatkan kerja sama antara pemerintah dan badan usaha swasta untuk proyek-proyek besar, seperti pembangunan jalan tol, bandara, atau proyek infrastruktur lainnya.
3. Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah (PBMN/D): Kontrak yang mengatur pemanfaatan aset atau barang milik pemerintah oleh pihak swasta, seperti penyewaan tanah atau bangunan milik pemerintah.
4. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK): Kontrak yang menandai kerja sama antara pemerintah daerah dan pihak swasta untuk pengelolaan atau pengembangan sumber daya tertentu, seperti pariwisata atau pengelolaan limbah.

Definisi kontrak pemerintah dan contoh-contoh kasus tersebut mencerminkan kompleksitas perjanjian yang melibatkan aspek hukum publik dan privat, serta beragam sektor kegiatan pemerintah.

Kontrak Pemerintah Karakter Hibrida

Apa yang dimaksud dengan kontrak pemerintah karakter hibrida hukum publik dan hukum privat? Kontrak tersebut mengacu pada sifat unik dari perjanjian ini yang melibatkan unsur-unsur hukum baik dari ranah publik maupun privat. Dalam konteks ini, hibrida mencerminkan perpaduan atau kombinasi unsur-unsur hukum dari sektor publik dan swasta.

Hukum Publik:

• Aspek hukum publik dalam kontrak pemerintah mencakup keterlibatan badan pemerintah sebagai salah satu pihak kontrak.
• Pemerintah bertindak sebagai badan hukum publik, dan tindakannya memiliki implikasi yang lebih luas terhadap masyarakat dan ketertiban umum.
• Kontrak tersebut dapat terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, seperti pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan umum.

Hukum Privat:

• Sisi hukum privat terlihat dalam elemen-elemen kontraktual seperti perjanjian pembelian, sewa-menyewa, atau kerja sama bisnis.
• Pihak swasta atau perusahaan juga dapat menjadi pihak dalam kontrak tersebut, dan hak serta kewajiban mereka diatur oleh prinsip-prinsip hukum privat.
• Tujuan bisa melibatkan proyek-proyek komersial, investasi, atau kerja sama bisnis dengan pemerintah.

Sebagai contoh, kontrak pemerintah dapat mencakup kerja sama antara pemerintah dan perusahaan swasta dalam proyek infrastruktur. Di satu sisi, ada aspek pembangunan publik, dan di sisi lain, terdapat kesepakatan bisnis yang melibatkan perusahaan swasta. Oleh karena itu, karakter hibrida mencerminkan adanya perpaduan antara aspek-aspek hukum publik dan privat dalam kontrak semacam ini.

Kontrak Pemerintah Administrasi dan Pidana

Penegakan hukum terhadap kontrak pemerintah melibatkan dua dimensi utama: administrasi dan pidana. Dalam dimensi administrasi, sengketa terkait kontrak pemerintah dapat diproses melalui mekanisme hukum yang berfokus pada pelaksanaan aturan dan kebijakan administrasi. Pihak-pihak yang merasa dirugikan atau terlibat dalam ketidakpatuhan kontraktual dapat menyampaikan keluhan ke lembaga administrasi terkait atau pengadilan administrasi. Proses ini bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan dengan mempertimbangkan aspek hukum dan administratif, sering kali melalui pembuktian pelanggaran kontrak atau aturan administratif.

Di sisi lain, dimensi pidana melibatkan aspek pelanggaran hukum yang dapat berujung pada tindakan kriminal. Jika pelanggaran kontrak pemerintah melibatkan unsur penipuan, korupsi, atau tindakan pidana lainnya, penegakan hukum pidana dapat diterapkan. Proses ini melibatkan penyelidikan oleh penegak hukum dan, jika terbukti, dapat mengakibatkan tindakan hukum pidana terhadap pihak yang terlibat.

Dengan demikian, penegakan hukum administrasi ditujukan untuk menyelesaikan sengketa dengan mempertimbangkan aturan dan kebijakan administratif, sementara penegakan hukum pidana lebih fokus pada penindakan pelanggaran hukum pidana yang terkait dengan kontrak pemerintah. Kedua dimensi ini dapat saling berhubungan, dan pendekatan administrasi dan pidana dapat digabungkan tergantung pada sifat pelanggaran dan dampaknya terhadap pemerintah dan masyarakat.

Disclaimer

Seluruh isi data dan informasi dalam Legal Brief ini merupakan kompilasi dari sumber-sumber terpercaya. Legal Brief ini tidak dimaksudkan dan tidak seharusnya dianggap sebagai nasihat atau opini hukum. Tidak disarankan mengambil tindakan berdasarkan informasi yang ada pada layanan ini tanpa mencari layanan profesional terlebih dahulu.

Dasar Hukum

• Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Penutup

Jika Anda memiliki pertanyaan atau memerlukan lebih lanjut konsultasi mengenai legal brief ini, silakan menghubungi kami di:

• Timoty Ezra Simanjuntak, SH.MH.IPC.CPM.CRA.CLA.CCCS. – Founder and Managing Partner – ezra@simanjuntaklaw.co.id

• Godfrid Hamonangan Simatupang, S.H. – Associate – office@simanjuntaklaw.co.id / info.simanjuntakandpartners@gmail.com